Perjudian, terutama kasino, merupakan isu yang senantiasa menimbulkan perdebatan hangat di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, nilai-nilai agama amat mempengaruhi kebijakan hukum terkait perjudian. Secara, Buku Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian secara eksplisit melarang semua bentuk aktivitas taruhan di Indonesia. Hal ini meliputi tidak hanya kasino darat, namun juga bahkan perjudian online. 

Meskipun demikian, catatan mencatat BandarQQ bahwa Indonesia dulu memiliki masa di mana kasino beroperasi legal resmi serta menyumbang kontribusi besar terhadap penerimaan daerah, khususnya di era Gubernur Ali Sadikin di Jakarta. Gagasan legalisasi kasino juga kerap mencuat, didukung oleh alasan potensi ekonomi luas yang bisa diperoleh.

Dalam era Gubernur Ali Sadikin, ibu kota pernah menjadi tempat kasino yang diatur dan diawasi oleh pemerintah. Pusat judi pertama di Jakarta berada di Kawasan Petak Sembilan, Glodok, yang selanjutnya disusul oleh kasino di Ancol. Maksud legalisasi kala itu adalah guna menangani kekurangan anggaran pembangunan kota. Tahun 1971, pemasukan Jakarta dari pajak judi bahkan mencapai Rp 2 miliar, seperempat dari total pajak daerah. Dana tersebut dimanfaatkan dalam membangun ragam infrastruktur penting seperti jembatan, jalan, sekolah, serta rumah sakit. Kendati demikian, periode kejayaan kasino legal tersebut tidak berlangsung panjang. 

Tahun 1974, otoritas sentral mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang mengharamkan semua bentuk judi di seluruh Indonesia, menuntaskan operasi kasino-kasino yang sudah legal. Walaupun demikian, riwayat ini memperlihatkan bahwa potensi finansial dari industri kasino bukanlah sesuatu anyar dalam diskusi di Indonesia.

Pelarangan judi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai agama dan etika Pancasila, yang menganggap menilainya membahayakan kehidupan dan kehidupan masyarakat. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa judi tetap marak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terutama dalam wujud perjudian daring yang sulit sukar dikendalikan. Menurut beberapa penelitian, perputaran uang akibat perjudian online di Indonesia menyentuh triliunan rupiah setiap tahun, yang sebagian besar besarannya malah berpindah ke luar negeri. 

Hal tersebut memicu kembali wacana pelegalan kasino, dengan argumen bahwa apabila dikelola secara resmi dan terawasi ketat, pusat perjudian dapat menjadi pendapatan penerimaan negara yang besar, seperti yang terjadi di negara-negara sekitar seperti Singapura atau Malaysia. Para ekonomi juga mengusulkan bahwa potensi pendapatan dari kasino bisa menolong melunaskan utang negara, khususnya jika ditujukan bagi warga negara luar negeri (WNA) serta dibangun dalam kawasan finansial tertentu (KEK).

Namun, wacana pelegalan kasino tak lepas dari tantangan serta penolakan berat. Aspek sosial serta moral menjadi perhatian. Ketakutan terbesar adalah potensi bertambahnya ketergantungan judi, peningkatan kriminalitas, serta rusaknya tatanan sosial. Ahli ekonomi Syariah dari IPB University, Dr. Khalifah Muhammad Ali, menggarisbawahi bahwa pelegalan kasino tidak hanya berpotensi secara finansial, melainkan juga berdampak pada sosial serta budaya, dan juga dapat merusak citra wisata halal Indonesia yang sudah diakui secara internasional. 

Para penentang juga berpendapat menyatakan bahwa pemasukan negara seharusnya datang dari optimalisasi sektor yang menghasilkan, bukan dari aktivitas yang bisa menjerumuskan masyarakat ke dalam kesulitan ekonomi dan masalah sosial. Oleh karena, walaupun potensi ekonomi kasino terkesan menggiurkan, otoritas Indonesia diberi tantangan pada dilema antara memperoleh keuntungan ekonomi serta melindungi prinsip-prinsip sosial dan juga etika masyarakat.